Pendekatan-Pendekatan Teoretis tentang Penamaan

Pada tahun 2014, hubungan antara Indonesia dan Singapura mengalami ketegangan hanya karena nama. Singapura memprotes penamaan salah satu kapal perang Indonesia, Usman-Harun. Kapal fregat buatan Inggris itu diberi nama dua marinir Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Singapura pada tahun 1965 sebagai akibat dari kasus teror bom yang mereka lakukan. “Penamaan KRI dengan nama Marinir akan menguak luka lama dari Singapura, terutama keluarga korban,” demikian pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam, pada tanggal 5 Februari 2014.

Memanasnya hubungan antara Indonesia dan Singapura itu hanyalah salah satu masalah yang ditimbulkan oleh nama dan penamaan. Ada begitu banyak kasus serupa di dunia yang disebabkan oleh masalah nama dan penamaan. Masing-masing pihak yang bersengketa memiliki standar filosofis yang berbeda tentang nama, baik sadar maupun tidak. Berikut ini akan dibahas beberapa sudut pandang yang bisa menjelaskan perdebatan filosofis tentang nama dan penamaan.

 

Konvensi, Esensi, dan Kekuasaan

Filsafat sejak lama menempatkan nama dengan segala sesuatu yang dirujuk oleh nama itu dalam hubungan yang ambigu. Sejak Plato menulis dalam Dialog Cratylus (Plato, 1970), perdebatan tentang hakekat nama sudah muncul. Singkatnya, dalam dialog itu, Cratylus menegaskan adanya posisi bahasa alami, yaitu segala sesuatu memiliki nama yang tepat untuk dirinya sendiri (Plato, 1970, p. 7). Sementara Hermogenes bersikukuh, meskipun ia tidak sampai pada kesimpulan bahwa kebenaran nama menjadi nyata setelah adanya konvensi dan kesepakatan, setiap orang memiliki hak untuk memutuskan namanya (Plato, 1970, p. 9).

Sementara itu, Socrates menggoyahkan kedua pendapat tersebut dengan mengintroduksi pendekatan politik bahwa kekuasaan memiliki resonansi kuat terhadap nama. Ia mengetengahkan sebuah fenomena bahwa seorang budak tidak bisa memilih nama untuk diri mereka sendiri, kecuali telah ditentukan oleh tuannya. Lebih jauh Socrates menegaskan bahwa dari sudut pandang individu atau kolektif, sumber nama tidak dapat diserahkan kepada siapapun. Perdebatan tersebut telah menjadi pertanyaan antropologis sepanjang sejarah: siapa yang berhak dan bertanggung jawab memberi nama, apa artinya, dan sejauh mana nama itu sesuai dengan sesuatu yang dirujuk oleh nama itu? Pada akhirnya, secara antropologis, di dunia ini terdapat banyak variasi nama dan sistem penamaan.

 

Denotasi dan Konotasi

John Stuart Mill (1974 [1843]) sering disebut sebagai filosof yang mendefinisikan nama sebagai penanda tanpa makna.  Dalam A System of Logic (Mill, 1974 [1843], pp. 979-981), ia menarik perbedaan antara denotasi (identifikasi) dan konotasi (makna). Ia menegaskan bahwa nama hanya berfungsi untuk mengidentifikasi (denotasi) tanpa adanya pemaknaan (konotasi). Nama hanya melampirkan objek, bukan atribut mereka. Ia mencontohkan bahwa sebuah wilayah bernama “Dartmouth” mungkin karena terletak di mulut sungai Dart. Wilayah itu akan tetap bernama Dartmoth meskipun sungai itu telah tertimbun lumpur atau berubah arah. Makna literal dari nama itu tidak menyuguhkan identitas apapun dari sesuatu yang dirujuk dengan nama itu.

Mill mungkin benar dengan menunjukkan bahwa George dan Raja George III secara signifikan berbeda. Hal ini jelas bahwa nama-nama itu merupakan penanda tanpa makna apapun, karena kedua nama “George” tidak menunjukkan persamaan apapun dalam makna. Hal yang sama juga berlaku dalam praktik pemerintahan di abad ke-20. Sebagai contoh ialah praktik yang dilakukan Pemerintah Kanada yang menerbitkan nomor identitas kependudukan bagi warga Inuits di negara  tersebut. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kanada untuk mengidentifikasi anjing di wilayah tersebut. Di negara-negara modern, nomor identitas kependudukan ini menjadi satu-satunya cara yang sah bagi warga masyarakat untuk bertransaksi dengan negara [lihat (Scott, et al., 2002)]. Hal ini berarti bahwa logika Mill digunakan secara politik untuk menundukkan masyarakat.

Baca juga:  Kebudayaan Arab dan Islam (1)

Meskipun demikian, dalam praktik budaya di seluruh dunia terdapat banyak nama yang dipilih berdasarkan makna leksikalnya. Nama kecil pada sebagian masyarakat Jawa kadangkala menyampaikan informasi tentang hari kelahiran [ (Widodo, 2013a) (Koentjaraningrat, 1994)]. Sementara orangtua di Jepang memberi nama anak-anak mereka sesuai dengan dua kriteria: (1) arti yang tepat; dan (2) secara visual menyenangkan (Vom Bruck & Bodenhorn, 2006). Sedangkan di kalangan masyarakat Nuer dan Tallensi di Afrika, nama bayi biasanya menyampaikan pesan tentang keadaan anak itu ketika dilahirkan [ (Evans-Pritchard, 1964) (Fortes, 1955)]. Sementara di Amerika Serikat, sebagaimana juga di Indonesia, buku yang berisi tentang makna leksikal nama-nama sangat laris (Layne, 2006).

 

Perasaan, Referensi, dan Masalah Dukungan Deskriptif

Mill mencatat bahwa “Sophronicus” dan “ayah Socrates” keduanya merupakan objek yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. “Sophronicus” mengidentifikasi orang itu, sementara “ayah Socrates” mengatakan sesuatu tentang orang itu (Mill, 1974 [1843], p. 981). Keduanya membedakan antara referensi dan rasa (Frege, 1949). Titik referensi merujuk ke objek, sementara rasa adalah konteks yang memberikan makna. Nama diri tidak mengandung makna di dalam dirinya sendiri, tetapi memiliki dukungan deskriptif yang merujuk pada identitas yang bernama (Searle, 1958). Rasa menciptakan konteks hubungannya dengan orang, bukan dengan makna leksikal dari nama itu sendiri.

Kripke menolak gagasan Searle bahwa identitas nama dapat diketahui melalui informasi kontekstual (Kripke, 1981 [1972]). “Nixon” atau “Venus” tetaplah Nixon dan Venus, terlepas dari berapa banyak informasi baru yang mungkin ditemukan tentang mereka. Menurutnya, cluster informasi tentang nama bisa berubah. Bagi Kripke, nama diri merupakan rigid designator yang terus-menerus bertindak sebagai referen sepanjang tetap terhubung melalui masyarakat tutur yang bersangkutan (Kripke, 1981 [1972], p. 104). Mengkontekstualisasikan nama dengan informasi tertentu memang dapat membantu untuk memperbaiki acuan ini, tetapi tidak menjadi identik dengan informasi (Kripke, 1981 [1972], p. 135).

Ruang yang ada antara nama diri dan referen sebenarnya diisi sebuah proses yang terjadi berdasarkan sebuah mata rantai (Kripke, 1981 [1972]). Sesudah penamaan, terjadi penyebaran lewat pemakaian dalam percakapan, pembacaan, dengan cara “from link to link as if by chain”. Hal yang penting di sini ialah historisitas sebuah nama. Teori ini mengetengahkan adanya korelasi antara tiga komponen penamaan: nama, makna, dan referen. Dapat disimpulkan, nama diri adalah sejenis gantungan tempat melengketnya deskripsi penuh makna yang muncul secara historis dalam proses komunikasi dan berfungsi mengidentifikasi referen yang statusnya sama dengan nama.

Logika Kripke sejalan dengan pembakuan sejarah. Ada banyak monumen dibangun di seluruh negeri untuk menjalankan fungsi rigid designators, bahkan lebih dari itu, untuk menjalankan intended function, yaitu memperbaiki dan memperbarui ingatan tertentu pada masa lalu. Akan tetapi, sebagaimana disadari oleh para sejarawan, sejarah selalu merujuk pada pihak yang berkuasa. Hal ini mengisyaratkan bahwa baik rigid designator maupun intended function bisa saja berubah, diubah, atau dihapuskan sama sekali, di kemudian hari. Tidak hanya namanya, melainkan juga kandungan sejarahnya. Dalam konteks Indonesia, misalnya, pergantian rezim politik di negeri ini selalu menggubah rigid designator yang mengukuhkan rezim lama untuk diganti dengan rigid designator yang baru. Sebagaimana Iteanu, nama bisa menghapus jejak masa lalu daripada mengabadikannya, karena orang lebih memperhatikan nama itu sendiri (Iteanu, 2006).

Baca juga:  Kebudayaan Arab dan Islam (4)

Dalam Naming and Necessity (Kripke, 1981 [1972]), Kripke juga terlibat dengan sejumlah isu, seperti “jenis alami” — atau klasifikasi — yang dekat dengan tradisi antropologis. Akan tetapi, ia tidak secara tegas membedakan nama diri dan kategori lainnya secara memuaskan. Hal ini diasumsikan bahwa nama pribadi dan nama apapun dapat dianalisis dalam konteks yang sama. Dalam konteks ini, ada beberapa pertanyaan kritis bagi Kripke: bagaimana kita tahu apa yang dirujuk oleh sebuah nama? Sejauh mana nama pribadi (manusia) itu sama atau berbeda dengan kategori nama pada umumnya? Bagaimana nama-nama itu memiliki makna? Pengetahuan apa yang harus diperhitungkan untuk memahami tingkat kepastian rujukan dari nama itu?

 

Tindakan Verbal dan Bahasa sebagai Kode

Beberapa sarjana terkemuka mendekati nama sebagai kode linguistik dengan menjelajahi hubungan antara nama-nama pribadi dan klasifikasi [ (Mauss, 1985 [1938]) (Lévi-Strauss, 1966) (Lévy-Bruhl, 1926 [1912])]. Dalam kuliahnya, “Sebuah Kategori Pikiran Manusia“, Mauss  mengakui bahwa nama dapat secara bersamaan mengidentifikasi individu dan mengklasifikasikan orang ke dalam kelompok-kelompok (Mauss, 1985 [1938]). Dia mencatat bahwa masyarakat klan sering mengkategorikan orang ke dalam semesta nama yang sudah pasti, menggambarkan karakter tertentu yang terkait dengan kewajiban ritual tertentu. Di sini terdapat gaung Mill: nama merujuk pada orang, tetapi tidak menggambarkan apapun (Mill, 1974 [1843]) tentang personalitas orang yang memiliki nama itu.

Akan tetapi, bagi banyak orang, nama juga tidak hanya sekedar label klasifikasi (Lévy-Bruhl, 1926 [1912]). Sampai batas yang signifikan, sebagian orang menjadi berarti karena nama-nama mereka. Dalam hal ini, nama tidak bisa direduksi hanya sebagai signifiers klasifikasi semata. Kita juga harus meninggalkan klasifikasi itu untuk mengetahui potensi yang ada dalam nama itu: semua aspek diri yang menjadi penanda sosial (Bloch, 2006). Meskipun Levy-Bruhl (1926) mengasumsikan bahwa kualitas nama seperti itu merupakan fungsi dari pemikiran non-Barat, sepertinya dikotomi itu tidak terlalu relevan. Bahkan dalam konteks Barat, sangat jelas bahwa nama lebih dari sekedar kode klasifikasi.

Peran orang tua di Amerika Serikat dalam memberikan nama pada anak-anak mereka menggambarkan secara dramatis praktek penamaan Barat yang mengedepankan aspek denotatif, sehingga memungkinkan arti nama anak-anak itu diingat secara aktif (Layne, 2006). “Jonathan”, “Evan”, atau “Brin”, misalnya, dapat dipilih justru karena arti harfiah mereka untuk diberikan kepada anak-anak.  Upaya untuk menemukan nama yang tepat untuk anak-anak karena orang membutuhkan perhatian dengan nama itu. Dengan demikian, penamaan berpotensi kuat sebagai tindakan kreatif.

Sebagai sebuah tindakan kreatif, penamaan merupakan sebuah tindakan verbal. Dengan mengadopsi konsep masyarakat Tallensi tentang penamaan, ada 2 istilah yang berbeda: pit wu’uri (memberi nama) dan pot wu’uri (mengucapkan nama) (Fortes, 1955). Yang pertama berpretensi sebagai assignation, dan yang kedua hanya bemakna recitation. Hal ini mengindikasikan adanya sebuah pembedaan yang yang berbasis pada pentingnya subjek dalam penamaan. Hal ini hampir mirip dengan apa yang disebut sebagai aspek performatif dan didaktik penamaan, sehingga  tindakan penamaan (“I name”) termasuk illocutionary act (Austin, 1962), sebagaimana “I promise” atau “I swear” yang berlaku dalam konteks tertentu. Hal ini berarti bahwa tindakan penamaan hanya akan berkhasiat jika orang yang melakukannya diakui memiliki hak atas tindakan itu.

Tindakan penamaan (memberi nama pada seseorang) tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang (Austin, 1962). Tentang siapa yang berhak untuk menetapkan nama (di mana, kapan, dan bagaimana), ada banyak variasi antar-budaya, dan hal ini memberikan wawasan penting tentang cara dimana penamaan membawa potensi untuk membentuk hubungan sosial. Tindakan pemberian nama mungkin lebih merupakan tindakan mediasi daripada penemuan, dimana pemberi nama harus memastikan nama yang tepat pada orang yang tepat. Gagasan bahwa ada nama yang tepat mengilhami tindakan penamaan dan nama itu sendiri sebagai kekuatan moral yang cukup bagi pemberi nama untuk mempengaruhi kepribadian penerima nama. Potensi nama dan penamaan untuk membentuk beberapa aspek kunci disebut sebagai “ekonomi representasional” (Battaglia, 1995, p. 2), di mana nama dan hak-hak mereka adalah sumber daya yang bisa dikendalikan, berharga, diserahkan pada seseorang, dimanipulasi, atau ditolak.

Baca juga:  Warisan Budaya: Bahasa Tansi Sawahlunto

Di beberapa praktek kebudayaan, sebagaimana mantra, nama juga menjalankan fungsi sebagai masker pelindung dari ancaman bahaya. Di Sierra Leone, misalnya, masker nama di wilayah Mende diyakini membentuk pelindung manusia dari kekuatan yang berpotensi berbahaya (Ferme, 2001). Sebagaimana di Jawa pada masa silam, nama-nama yang jelek dan bodoh digunakan untuk melindungi anak dari penyihir dan roh jahat. Bagi masyarakat Orokaiva di Papua New Guinea, kebutuhan nama dimaksudkan untuk mencegah runtuhnya kosmos (Iteanu, 2006). Sementara di Yaman, para wanita mengambil nama laki-laki untuk menghasilkan semacam lapisan pelindung, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam konteks yang dilarang (Vom Bruck, 2006). Potensi nama sebagai masker ini bisa digunakan untuk berbagai konteks yang berbeda.

Praktek penamaan juga dapat mengungkapkan informasi tentang berbagai klasifikasi sosial. Nama Eropa, misalnya, dapat memberikan informasi tentang jenis kelamin, hubungan kekerabatan, kelas, pernikahan, etnis, dan agama, yang mencerminkan kelompok klasifikasi yang ada (Nicolaisen, 1978) (Holland, 1990) (Wilson, 1998). Dalam banyak masyarakat, perubahan status sosial juga tercermin melalui perubahan nama, dan dalam beberapa hal, perubahan nama membawa efek pergeseran status. Di Jawa pada masa lalu dikenal adanya nama kecil dan nama dewasa [ (Widodo, 2013a) (Koentjaraningrat, 1994)], serta teknonyms yang disebabkan pernikahan (Geertz & Geertz, 1975). Orang tua di Amazonia, seperti di Madagaskar, dikenal dengan teknonyms [ (Bloch, 2006) (Hugh-Jones, 2006)]. Sementara kelahiran bayi di kalangan masyarakat Nuer diberi nama yang diikuti oleh patronyms, matronyms, teknonyms, nama pujian untuk klan, nama sapi (hewan yang disucikan), dan nama tarian (Evans-Pritchard, 1964). Sedangkan praktik penamaan di kalangan masyarakat Ilongot, di antaranya birth order names, nama kecil, nama persahabatan, julukan, teknonyms, dan necronyms (Rosaldo, 1984).

Dengan pengakuan bahwa nama merupakan bagian dari kode linguistik, maka sesungguhnya ada sebuah persimpangan antara sifat logis tertutup dari sistem klasifikasi dan sifat terbuka tindakan tutur – dalam menggunakan nama sebagai ungkapan hubungan yang menyatu. Oleh karenanya, nama-nama juga digunakan sebagai cara negosiasi hubungan sosial [ (Evans-Pritchard, 1964) (Rosaldo, 1984)]. Penggunaan istilah kekerabatan dalam nama merupakan pola untuk membangkitkan respon yang tersirat dalam hubungan tertentu [ (Bloch, 2006) (Evans-Pritchard, 1964, p. 221)]. Dalam banyak situasi, seperti Bodenhorn (2006), orang dihadapkan dengan kemungkinan memilih di antara nama-nama yang dapat diterima (Bodenhorn, 2006). Pilihan tersebut mencerminkan kesadaran strategis tentang sebuah hubungan yang potensial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *