Serial Kebangkitan Islam di Indonesia (2): Pertumbuhan Politik Islam

Pada saat Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh pada tahun 1995, Presiden Suharto menyampaikan pengakuan yang membanggakan bagi ummat Islam, terutama warga Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia: “Tanpa tedheng aling-aling, saya ini bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia; dan alhamdulillah memperoleh kepercayaan masyarakat Indonesia untuk memimpin pembangunan nasional. Semoga apa yang saya lakukan ini tidak mengecewakan warga Muhammadiyah” (Suara Muhammadiyah, No. 15, Th 100). Lima tahun sebelumnya, dalam Pembukaan Muktamar ke-41 (Desember 1985) di Surakarta, Presiden Suharto juga menyatakan: “Sebagai orang yang pernah mengecap pendidikan Muhammadiyah, saya ikut mengharapkan agar Muhammadiyah tumbuh makin besar, makin kuat, dan makin banyak amalnya dalam bidang-bidang yang amat luas.” (Geovanie, 2008). Pernyataan yang kurang lebih sama juga diungkapkan kembali oleh Presiden Suharto pada saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-42 (tahun 1990) di Yogyakarta.

Pernyataan Presiden Suharto tersebut merupakan pengakuan yang jujur, karena memang dia pernah mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta sebelum memasuki dinas ketentaraan. Akan tetapi, pengakuan yang dilontarkan oleh seorang presiden dalam forum resmi Muhammadiyah ini sesungguhnya mengandung isyarat: Pemerintah sedang menjadikan Islam sebagai sebuah sentralitas baru dalam kehidupan politik di Indonesia (Liddle, 1996).

Pernyataan itu bukan satu-satunya indikator bagi respons positif pemerintah terhadap ummat Islam di Indonesia. Hampir semua pengamat tentang Indonesia merujuk pada kelahiran ICMI sebagai salah satu tonggak kebangkitan politik Islam [(Liddle, 1996) (Hefner, 2000)]. Di samping itu, pada pertengahan 1980-an, Orde Baru mulai menanggapi secara positif tuntutan dari berbagai organisasi Islam untuk perubahan kebijakan dan tindakan lainnya terhadap berbagai isu (Effendy, 1994). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, pada tahun 1991 mengizinkan pemakaian jilbab bagi siswa putri di sekolah-sekolah negeri setelah gelombang tuntutan jilbab yang menggejala secara nasional. Departemen Agama pada tahun 1990-an juga mengajukan Rancangan Undang-Undang ke parlemen untuk mengatur Peradilan Islam, mempublikasikan Kodifikasi Hukum Islam, serta membuat regulasi yang melarang perkawinan antar-agama (sebagaimana hukum Islam).

Tuntutan ummat Islam pada tahun 1990 untuk menghukum pelaku penghinaan terhadap Nabi Muhammad juga dikabulkan dengan mengirimkan Arswendo Atmowiloto ke penjara akibat publikasi polling yang ia lakukan dengan menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke-11 sebagai figur populer di Indonesia, jauh di bawah Presiden Suharto yang berada pada urutan pertama. Beberapa tahun sebelum itu, Panglima ABRI, Jenderal LB Moerdani, yang katolik pun diganti pada tahun 1988. Di samping itu, tuntutan ummat Islam pada tahun 1994 untuk menghentikan program pemerintah (Departemen Sosial), yaitu Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB), yang diindikasikan sebagai praktik perjudian juga dikabulkan.

Baca juga:  Hijab di Indonesia: Sejarah dan Kontroversinya

Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengakomodasi dan mengizinkan perbankan berbasis syariah. Penyiaran Islam melalui televisi juga mulai ditingkatkan sejak awal tahun 1990-an (termasuk literasi bahasa Arab yang ditayangkan Televisi Pendidikan Indonesia yang dimiliki oleh putri pertama Presiden Suharto, Siti Hardiyanti Rukmana). Seiring dengan pendirian ICMI, surat kabar Islam REPUBLIKA juga didirikan pada tahun 1993. Dan yang tak kalah pentingnya ialah keberangkatan Presiden Suharto beserta keluarga ke Makkah pada tahun 1990 untuk menunaikan ibadah haji.

Perubahan arah keberpihakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam di Indonesia jelas merupakan titik balik kebijakan pemerintahan yang sama. Dari akhir 1960-an sampai pertengahan 1980-an, pemerintah Suharto telah mengambil sikap yang keras terhadap kelompok-kelompok Islam (Crouch, 1974).[1] Banyak aktivis politik Muslim didiskriminasi, dianiaya, dan ditangkap atas tuduhan yang mengada-ada, dan kadang-kadang diberikan hukuman penjara yang panjang. Banyak militan Muslim yang keluar dari pemerintahan dan kehidupan politik nasional. Jikalau bertahan di pemerintahan, mereka harus menyembunyikan identitas kesalehan Muslim (Geovanie, 2008). Tuntutan Muslim terhadap pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan nilai-nilai Muslim secara rutin ditumbangkan atau ditolak. Islam politik diberi label “ekstrim kanan” oleh pemerintah Orde Baru, sehingga mereka hampir diposisikan sebagai musuh nomor dua setelah komunisme yang dijuluki sebagai “ekstrim kiri” (Liddle, 1996). Banyak pengamat Indonesia pada saat itu berpandangan bahwa pemerintah Orde Baru berada di bawah pengaruh Islam-Kejawen (Hefner, 2000).

Beberapa pengamat Indonesia mengaitkan titik balik keberpihakan Orde Baru terhadap Islam dengan tumbuhnya kelas menengah Muslim [(Anwar, 1995) (Hefner, 1993) (Nakamura, 1993)]. Masyarakat Muslim kelas menengah Muslim era 1980-an dan 1990-an berbagi dua atribut penting. Pertama, mereka memiliki budaya percaya diri, berpendidikan tinggi, memiliki daya beli yang tinggi, dan semakin banyak tumbuh di perkotaan. Hal ini membedakan mereka dengan para pendahulu mereka pada 1950-an dan 1960-an yang menderita keyakinan luas sebagai warisan dari zaman kolonial bahwa Islam adalah agama traditionali, tidak berpendidikan, terpinggir di desa-desa, dimana mereka sering dijuluki “Kaum Sarungan” (Anwar, 1995). Kedua, mereka tidak mendukung gagasan negara Islam. Sebagai Muslim yang baik, mereka tentu percaya bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan masyarakat, termasuk politik dan pemerintahan. Akan tetapi, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menerapkan prinsip dasar ini. Bagi umat Islam Indonesia, Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam (Anwar, 1995).

Baca juga:  Generasi Milenial, Modal Sosial, dan Keteladanan Politik

Pertumbuhan Muslim kelas menengah tentunya merupakan modal besar bagi program pemerintahan Orde Baru untuk “pembangunan nasional”. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lan bagi pemerintah Orde Baru kecuali merangkul ummat Islam yang telah tumbuh menjadi kelas menengah yang cukup potensial, di samping juga untuk meredam radikalisme Islam yang terus menghantui negeri ini sepanjang sejarahnya.

Pasca-kejatuhan Presiden Suharto dan berakhirnya Orde Baru, Islam politik semakin tumbuh secara signifikan di era reformasi (Baswedan, 2004). Sebagaimana petuah ulama besar NU, KH. Abdul Wahab Chasbullah, tentang hubungan Islam dan politik: “If someone is able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics” (Samson, 1978), maka hubungan Islam dan politik di era pasca-Suharto sangat sulit dipisahkan. Setidaknya, ada tiga pola perkembangan Islam politik di era Reformasi.

Pertama, partai politik Islam tumbuh secara bersemangat. Pada Pemilu 1999 (pemilu pertama di era Reformasi), ada 42 partai Islam yang mendaftar sebagai peserta pemilu. Sebanyak 20 di antaranya lolos verifikasi sebagai peserta pemilu di antara 48 peserta pemilu yang lain (Baswedan, 2004). Proses politik pada tahun 1999 sempat menghasilkan koalisi Islam yang menyatukan mainstream Islam yang berbeda: Abdurrahman Wahid (Pemimpin NU) sebagai Presiden; Amien Rais (Pemimpin Muhammadiyah) sebagai Ketua MPR; dan Akbar Tanjung (Senior Himpunan Mahasiswa Islam) sebagai Ketua DPR. Akan tetapi, koalisi ini tidak bertahan lama akibat berbagai skandal. Dalam perkembangan selanjutnya, pertumbuhan partai Islam yang bersemangat ini mengalami penurunan pada beberapa pemilu berikutnya, dan hanya menyisakan 6 partai Islam yang masih bertahan. Meskipun demikian, hal ini tidak menunjukkan Islam politik menjadi terkubur oleh sejarah. Islam justru menginspirasi banyak partai politik untuk “terislamkan”, karena pada kenyataannya semua partai politik sangat akomodatif terhadap aspirasi ummat Islam, dan banyak kader Islam terbaik yang terdiaspora ke berbagai partai politik yang ada, tanpa terkotak-kotak oleh partai Islam (Baswedan, 2004).

Kedua, maraknya gerakan Islam garis keras (Bruinessen, 2002) (Roy, 2005) (Turmudi & Sihbudi, 2005) (Fananie, et al., 2002). Beberapa organisasi Islam radikal banyak tumbuh dan berkembang, seperti FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Lasykar Jihad, Front Hizbullah, Jama’ah al-Ikhwan al-Muslimin Indonesia JAMI), Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Islamic State (ISIS), dan lain-lain. Sebagian gerakan itu merupakan reinkarnasi dari gerakan radikal Islam di masa lalu, dan sebagian yang lain merupakan gerakan transnasional yang “diimport” dari luar Indonesia.  Meskipun jumlah anggotanya tidak terlalu banyak, mereka sangat “seksi” di hadapan media, sehingga mampu menggulirkan opini-opini ekstrim sesuai agenda politik mereka. Tidak jarang juga, mereka terlibat dalam berbagai tindak kekerasan (bahkan bersenjata) untuk menggulirkan agenda politik mereka.

Baca juga:  Generasi Muslim Millenial Indonesia

Ketiga, menguatnya kembali perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Setelah upaya untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta gagal, Islam politik justru menguatkan syariatisasi melalui peraturan-peraturan di beberapa daerah (baca: perda syariat). Gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam di Indonesia bertindak dalam dua pola: (1) pola kekuasaan politik yaitu dengan cara melakukan lobi-lobi kekuasaan (melalui parlemen dan partai politik); dan (2) pola kultural menuju kekuasaan yaitu dengan cara dakwah di masyarakat dengan strategi menguasai masyarakat terlebih dahulu kemudian mengislamkan kekuasaan (Zada, 2002).

Meskipun Islam politik berkembang, hal ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara syariat. Formalisasi syariat di ruang publik tidak banyak didukung, bahkan dikecam oleh publik. Berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam juga banyak dikutuk oleh masyarakat Islam sendiri. Setidaknya, ada 2 faktor yang menghindarkan Indonesia tergelincir menjadi negara syariat: Pertama, di dalam ummat Islam sendiri terdapat potensi yang dinamakan civil Islam, yaitu sikap yang sejajar dengan nilai-nilai demokrasi, seperti konstitusionalisme, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan, pasar bebas, dan penegakan hukum (Hefner, 2000). Kedua, adanya pertumbuhan masyarakat muslim kelas menengah (Nakamura, 1993) (Hefner, 1993) (Koentowijoyo, 1985) (Budiman, 1994) (Ramage, 1995). Pertumbuhan kelas menengah muslim ini menegaskan bahwa mereka tidak lagi percaya pada formalisasi Islam dalam politik. Masih banyak cara lain yang bisa digunakan untuk mengekspresikan Islam (Anwar, 1995).

————————————————-

[1] Banyak pengamat tentang Indonesia mengkontraskan 2 aliran politik yang dominan di Jawa dan berpengaruh pada politik nasional, yaitu Muslim ortodoks (Santri) dan Musim Sinkretis (Abangan). Pada awal Ode Baru, para pengamat Indonesia mengkategorikan politik Indonesia saat itu didominasi oleh Muslim Abangan, dimana figur Presiden Suharto sendiri merupakan salah satu bagian dari komunitas itu, meskipun ia juga penah dibesarkan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.

 

Baca juga: Serial Kebangkitan Islam di Indonesia (1): Pertumbuhan Kualitas Keislaman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *